Tingkat Kesesuaian Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penulis

  • Hosnan Efendi Bapeddalitbang Probolinggo
  • Mohammad Natsir Universitas Wijaya Putra

DOI:

https://doi.org/10.30649/pmr.v2i2.56

Kata Kunci:

Kesesuaian, Renja PD, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Abstrak

Konsistensi antara kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui verifikasi atas Dokumen Rencana Pembangunan pada tingkat Perangkat Daerah. Verifikasi dokumen dimaksud dilaksanakan atas Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan tahapan penyusunan RKPD. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis tingkat kesesuaian substansi Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 serta rumusan strategi untuk meningkatkan kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan melakukan observasi dan wawancara kepada Kepala Bidang dan Fungsional Perencana pada Bappeda Litbang serta Fungsional Perencana pada Perangkat Daerah lingkup Bidang Ekonomi. Hasil analisis data kualitatif yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa Renja PD dari 5 (lima) Perangkat Daerah lingkup Bidang Ekonomi pada Bappeda Litbang Kota Probolinggo hanya ada 1 (satu) Perangkat Daerah yang memiliki tingat kesesuaian tinggi yaitu DKPPP sebesar 85,71%, sedangkan 4 (empat) Perangkat Daerah yang lain memiliki tingkat kesesuaian rendah di bawah 50%. Hal tersebut tidak lepas dari beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD, diantaranya adalah belum adanya komitmen dari Perangkat Daerah, keterbatasan waktu dalam penyusunan Renja PD, kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap substansi penyusunan Renja PD yang sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam internal Perangkat Daerah.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Conyers, Diana, 1991, “ An Introduction To Social Planning In The Third World ”. By Jhon Wiley & sons Ltd, 1994, Terjemahan Drs. Susetiawan. SU : “ Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar”, Yogyakarta.

Dunn, Willian N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hasibuan, Malayu S.P., 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.

Kartasamita, Ginanjar, 1997, Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia, LP3ES, Jakarta.

Marlina, Ismanto dan Agustino, 2022, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun2019, Jurnal, Pistemik, Sumber : http://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/91, diakses pada Hari Rabu Tanggal 16 November 2022 Jam 19.44 WIB.

Moleong, Lexy J, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Musleh, M. (2023). Tata Kelola Wisata Pulau Gili Iyang: Perspektif Community Based Tourism. Journal of Contemporary Public Administration (JCPA), 3(1), 42–50. https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.2023.42-50

Musleh, M., Subianto, A., & Prasita, V. D. (2023). Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia. Journal of Government Civil Society, 7(2), 297–323. https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.8251

Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. Journal of Local Government Issues (LOGOS), 6(1), 75–90. https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218

Naharuddin, 2022, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan Riau Tahun 2019, Jurnal, Kemudi, Sumber : https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/4378, diakses pada Hari Sabtu Tanggal 8 April 2023 Jam 10.09 WIB.

Nazir, Mohamad, 2003, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Perkasa, Agung Jati, 2020, Akuntabilitas Pelaksanaan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jurnal, Universitas Brawijaya, Sumber : https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=evaluasi+rencana+ kerja+perangkat+daerah&oq=evaluasi+rencana+, diakses pada Hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 Jam 11.03 WIB.

Rihandoyo, 2015, Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Semarang, Jurnal, JIAKP, Sumber : http://eprints.undip.ac.id/57946/, diakses pada Hari Sabtu Tanggal 8 April 2023 Jam 09.35 WIB.

Riyadi, Dedy Supriyadi Bratakusumah, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Roehaenah, 2019, Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu, Jurnal, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Sumber : https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=evaluasi+rencana+ kerja+pembangunan+daerah&btnG=, diakses pada Hari Rabu Tanggal 16 November 2022 Jam 19.26 WIB.

Santoso, R. Slamet, 2016, Evaluasi Rencana Kerja Satuab Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Jurnal, Gema Publika, Sumber : https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gp/article/view/15379, diakses pada Hari Rabu Tanggal 16 November 2022 Jam 19.30 WIB.

Saydam, Gouzali, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Djambatan, Jakarta. Siagian, Sondang. P, 1980, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta. Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung. Tjokroamidjojo, Bintoro, 1984, Perencanaan Pembangunan, PT. Gunung Agung,

Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, Pengantar Administrasi Pembanguna, LP3ES, Jakarta. Todaro, Michael P, 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga,

Jakarta.

Todaro, Michael P. and Stephen C.Smith, 2011, Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1, Penerbit Erlangga Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Probolinggo.

Diterbitkan

2023-12-29

Cara Mengutip

Hosnan Efendi, & Mohammad Natsir. (2023). Tingkat Kesesuaian Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Policy and Maritime Review, 2(2), 65–71. https://doi.org/10.30649/pmr.v2i2.56

Terbitan

Bagian

Articles