Efektifitas Program Kalimasada Kota Surabaya Di Kelurahan Semolowaru Sebagai Penerapan E-Government Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.30649/pmr.v2i2.48Kata Kunci:
E-Government, KALIMASADA, Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil Kota SurabayaAbstrak
E-government menunjukkan penggunaan informasi yang strategis dan terkoordinasi dan teknologi komunikasi (TIK) dalam administrasi publik dan pengambilan keputusan politik. Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Politik Strategi pengembangan e-government dan kemampuan pemerintah diperlukan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi Pengembangan layanan publik berbasis e-government. di tingkat nasional, Banyak pemerintah daerah memiliki inisiatif untuk melakukan hal ini implementasi E-Government. Kota Surabaya yang termasuk kota terbesar di Indonesia pun tak luput dari pengaruh perkembangan zaman tersebut, pemerintah kota Surabaya mulai mencanangkan program-program yang berbasis digital dari berbagai bidang, salah satunya pada bidang pemerintahan, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pemerintah menginovasikan sistem pelayanan berbasis digital dengan memanfaatkan platform aplikasi dan juga website yang dijadikan jendela utama antara warga yang melakukan pengajuan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Salah satu program yang menjadi output dari pemerintahan yang berbasis digital tesebut adalah program KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk) Kota Surabaya yang sudah dilaksanakan hampir di semua kelurahan di Kota Surabaya.
Kata Kunci : E-Government, KALIMASADA, Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
Unduhan
Referensi
Agatha Vidya Nariswari. (2022). Apa Itu KTP Digital? Berikut Perbedaan KTP Digital dengan E-KTP Biasa. Suara.Com.
Antasah, P. A. (2022). Menganalisis Program Kalimasada Kota Surabaya Dari Perspektif Prinsip Dasar Birokrasi Weberian. Jurnal Pengabdian Nasional, 02(06), 88–97.
Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan, volume 4(4), hlm. 1593.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta. (2023). Akta Kematian. Jakarta.Go.Id.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. (2023). Persyaratan Mengurus Akta Kelahiran. Capil.Madiunkota.Go.Id.
Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Surabaya. (2022). Akta Kematian. Dispendukcapil.Semarangkota.Go.Id.
Irawan, B. (2013). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. Jurnal Paradigma, 02, 201.
Kementrian Komunikasi dan Infomatika Republik Indonesia. (2016). Implementasi Penerapan E-Government, Sistem Pemerintahan Riau yang Moderen. Kominfo.Go.Id.
Musleh, M. (2023). Tata Kelola Wisata Pulau Gili Iyang: Perspektif Community Based Tourism. Journal of Contemporary Public Administration (JCPA), 3(1), 42–50. https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.2023.42-50
Musleh, M., Subianto, A., & Prasita, V. D. (2023). Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia. Journal of Government Civil Society, 7(2), 297–323. https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.8251
Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. Journal of Local Government Issues (LOGOS), 6(1), 75–90. https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218
Nugraha, J. T. (2018). E-Government dan pelayanan publik e-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman. Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media, 2(1), 32–42.
pemerintah kota surabaya. (2022). LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYATAHUN 2022.
Putri, A. N. (2022). Syarat dan Cara Pecah Kartu Keluarga (KK). Kompas.Com.
Rahmaini, P. (2021). Penerapan Prinsip E-Government sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021. KomunikasiMu Journal of Social Science and Humanities Studies, 1(1), 46–51.
Ramadhan, I. F. (2021). KANTOR SWISS-BELINN SKA PEKANBARU (Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Balance Scorecard Pada Jasa Perhotelan). In laporan magang.
Ripa’i, A. (2018). Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Menuju Single Identity Number di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Jurnal Dukcapil, 6(1), 67–85.
Sabani, A., Deng, H., & Thai, V. (2019). Evaluating the development of E-government in Indonesia. ACM International Conference Proceeding Series, 254–258. https://doi.org/10.1145/3305160.3305191
Silalahi, M., Napitupulu, D., & Patria, G. (2015). Kajian Konsep dan Kondisi E-Government di Indonesia. Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK), 1(1), 10–16.
Tita Dwi Agustin, & Yusuf Hariyoko. (2022). Analysis of Administrative Services through Online Submission of the Surabaya KNG (Klampid New Generation) Application. Formosa Journal of Sustainable Research, 1(7), 1083–1094. https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i7.2350
Utama, A. . G. S. (2020). The implementation of e-government in indonesia. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478), 9(7), 190–196. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.929
Assar S, Boughzala I dan Boydens I. 2011. Back to Practice, a Decade of Research in EGovernment, in “Practical Studies in EGovernment : Best Practice from around the world”, Eds. New York, USA : Springer
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Policy and Maritime Review
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
