Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Banjir di Kabupaten Gresik
DOI:
https://doi.org/10.30649/pmr.v2i1.42Kata Kunci:
Flood, BPBD, Disaster ManagementAbstrak
The flood disaster due to high rainfall and the overflow of the Lamong River which could not accommodate the incoming water discharge resulted in waterlogging in parts of Gresik Regency, especially those that occurred in Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti, and Driyorejo Districts. district. Knowing this, the Gresik Regency Government through the BPBD has made various efforts to minimize the impact that will be caused and optimize disaster management. The purpose of this research is to find out how the function of the Gresik Regency Regional Disaster Management Agency is implemented in flood emergency response. The method used in this research is descriptive qualitative with an in-depth approach. In this research using Policy Implementation Theory according to Edward III. The data used in this study were obtained from primary data and secondary data. The results showed that according to Edward III's theory, the implementation of the functions of the Gresik Regency Disaster Management Agency in disaster emergency response had been carried out properly and was also guided by Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning Disaster Management.
Unduhan
Referensi
Ariyanto, D. (2018). Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Journal of Management Review, 2(1), 161. https://doi.org/10.25157/jmr.v2i1.1118
BNBP. (2023). Data Informasi Bencana Indonesia. Dibi.Bnpb.Go.Id.
BNPB. (2008). Perka BNPB No 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BPBD. (2023). Perkembangan banjir di Gresik. Bpbd.Gresikkab.Go.Id.
BPBDGresik. (2023). Kali Lamong dan Bengawan Solo meluap. Bpbd.Gresikkab.Go.Id.
Bpbdntb. (2023). Penanganan Bencana. Bpbd.Ntbprov.Go.Id.
Dewina Nasution, SH., M. s. (2007). Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang- daerah adalah merupakan tahap transisi antara sistem yang selama ini berjalan dengan sistem baru seperti yang diamanatkan oleh UU No . 24 Tahun 2007 . UU ini menjadi. 24.
Hafizha Maura. (2023). Mengenal Mitigasi Adalah: Jenis, Proses, dan Contohnya. Detik.Com.
Hamida, F. N., & Widyasamratri, H. (2019). Risiko Kawasan Longsor Dalam Upaya Mitigasi Bencana Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Pondasi, 24(1), 67. https://doi.org/10.30659/pondasi.v24i1.4997
Jurnal, J., & Mea, I. (2021). ANALISIS MANAJEMEN MITIGASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD ) TERHADAP BENCANA ALAM ERUPSI GUNUNG TANGKUBAN PARAHU DI JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi ). 5(1), 91–111.
Melalui, U. S., & Kelembagaan, P. (2015). Manajemen Risiko Bencana Banjir Kali Lamong Pada Kawasan Peri- Kawasan Peri-Urban Surabaya-Gresik Melalui. 8(November 2013), 48–59.
Nursalim. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017. Studi Administrasi Publik, 117–126.
Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik.
Purnomo, N. H., & Muhammad, F. A. (2014). Strategi Adaptasi Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir Kali Lamongan Di Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Swara Bhumi, 5(2), 40–51.
Stekom. (2023). Badan Penanggulangan Bencana Daerah. P2k.Stekom.Ac.Id.
Yesayabela, T. M., Prasetio, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo , Surabaya. JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat), 8(1), 111–118. https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2023 Policy and Maritime Review
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
