Implementasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat
DOI:
https://doi.org/10.30649/pmr.v5i1.90Keywords:
Pelayanan Publik, Grindle, Zona Integritas Bebas KorupsiAbstract
Implementasi pelayanan publik adalah upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Namun dalam pelaksanaanya, Implementasi Pelayanan Publik masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini termasuk dalam implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang masih belum optimal dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program pembangunan Zona Integritas di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat serta kendala - kendala yang dihadapi dalam implementasi program pembangunan Zona Integritas di Kantor Bersama Surabaya Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan penelitian adalah Ka UPT PPD Surabaya Barat selaku Pembina Zona Integritas yang memiliki keterlibatan Ka UPT selaku pimpinan sebagai role model pada Pembangunan Zona Integritas. Fokus penelitian menggunakan analisis Grindle untuk mengkaji implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian membuktikan Implementasi program pembangunan Zona Integritas di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat berdasarkan model kebijakan Grindle secara garis besar bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi pada pelayanan kendaraan bermotor sesuai kebutuhan dalam mewujudukan Good Governance yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Pendanaan dan Permenpan RB No. 90 tahun 2021. Sedangkan kendala dalam implementasi pembangunan Zona Integritas di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat adalah Kurangnya Kesadaran dan Komitmen Pegawai, Keterbatasan Sumber Daya, Resistensi dan Perlawanan dari Pihak-pihak yang Tidak Mendukung, Ketidaksiapan Infrastruktur dan Teknologi, Pola Pikir dan Budaya Organisasi Lama dan Kurangnya Pemahaman dan Dukungan Masyarakat.
Downloads
References
Antony, F. (2019). Implementasi Knowledge Management System Pada Bank Tabungan Negara di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah Informatika Global, 10(2), 99–106. https://doi.org/10.36982/jiig.v10i2.857
Asqalami, Akbar,. & Mustofa, A. (2023). Sosialisasi Pelayanan Publik Penggunaan E-Wargaku Untuk Peningkatan Pengaduan dan Menampung Aspirasi Masyarakat di Kota Surabaya Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Dr . Soetomo Surabaya Email : akbarasqalami123@gmail.com A . LATAR BELAKANG Seiring d. SAP – Edisi Khusus November Tahun 2023, 363–370.
Azzunaika, R. G., Nugroho, K. S., & Yulianti, R. (2023). Pembangunan Zona Integritas Dalam Mewujudukan Kualitas Pelayanan Publik di Polres Cilegon. JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik, 4(2), 13–25. https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.6577
Fajarwati, A., & Ulda, R. (2022). MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERILEE GRINDLE (STUDI KASUS PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL PADA PT. MEIJI RUBBER INDONESIA KABUPATEN BEKASI). Dialog, 7(1).
Fatchuriza, M., & Prasojo, T. A. (2021). Sistem Penanganan Pengaduan Berbasis E-Government Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kendal. AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 6(1), 45. https://doi.org/10.31602/as.v6i1.4333
Futum Hubaib, J. B. A. J. dan. (2021). Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia). Dedikasi, 22(2), 105. https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2.5860
Hapsari, J., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di BBWS Pemali Juana Semarang. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1, 25–42.
Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm. Jurnal Usm Law Review, 3(1), 77. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204
Johnson, P. R., & Indvik, J. (2001). Slings and arrows of rudeness: Incivility in the workplace. Journal of Management Development, 20(8), 705–714. https://doi.org/10.1108/EUM0000000005829
Lestari, R. A. (2019). Reformasi Birokrasi Sebagai Pelayan Publik. Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(1). https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1421
Mustofa, A., & Zainal, F. (2023). Kualitas Pelayanan Publik Pada Bus Trans Jatim Della Ajeng Ayu Febriyanti, Amirul Mustofa, Zainal Fatah SAP – Edisi Khusus November Tahun 2023. Soetomo Administrasi Publik, 381–394.
PermenpanRB. (2021). Permenpanrb 90/2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Implementation Science, 52(1), 1–49.
Praja, S. J., & Faiq, A. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 4(2), 17–23.
Tauhid, S., Suaib, E., Bake, J., Program, M., Administrasi, S., Pascasarjana, P., & Kendari, U. (2022). Reformasi Pelayanan Publik Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Public Service Reform At the General Bureau of the Provincial Regional Secretariat South East Sulawesi. Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebiajakan Publik, 13(1), 108–116.
Tewal, G. (2021). Kinerja Pemerintah Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Sinonsayang. Usman (2004:7), 1(2), 1–10.
Thoharotun Nisa, N. (2023). Analisis Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Terhadap Kinerja Layanan Di KPKNL Jakarta II. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, 2(1), 2656–6265.
Undang Undang No 25. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. 255.
Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2022). REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK. Public Service and Governance Journal, 03(01), 1–12.
Widarti, T., & Madalina, M. (2018). Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Pemerintah Kota Yogyakarta. Res Publica, 2(1), 101–118.
Wihardiasty Sekar Kinasih, W. S. K., & Sujianto, S. (2022). Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru. PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 8(1), 104–120. https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9308
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Policy and Maritime Review
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
