Kebijakan Publik Dalam Era Ketidakpastian: Kasus Program Makan Gratis dan Krisis Legitimasi di Indonesia 2025

Abstract

Era ketidakpastian telah menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan kebijakan publik, terutama ketika pemerintah dituntut untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat di tengah kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Salah satu kebijakan strategis di Indonesia pada tahun 2025 adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menurunkan angka stunting, dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Meskipun memiliki tujuan yang positif, implementasi program ini memunculkan berbagai perdebatan terkait kesiapan fiskal, kapasitas kelembagaan, tata kelola, serta efektivitas pelaksanaannya yang berimplikasi pada munculnya krisis legitimasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam konteks era ketidakpastian serta menjelaskan bagaimana tantangan implementasi berkontribusi terhadap terbentuknya krisis legitimasi kebijakan publik di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, laporan pemerintah, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pemberitaan media massa yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan implementasi yang meliputi keterbatasan kapasitas fiskal, kompleksitas tata kelola, koordinasi antar-aktor, dan pengawasan program memengaruhi legitimasi kebijakan pada dimensi input legitimacy, throughput legitimacy, dan output legitimacy. Penelitian ini menemukan bahwa krisis legitimasi tidak semata-mata disebabkan oleh substansi kebijakan, melainkan oleh kesenjangan antara ekspektasi publik dan kapasitas implementasi pemerintah dalam mengelola kebijakan pada situasi yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, penguatan partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung keberlanjutan kebijakan publik